Buku "The Handbook of Manajemen Pendidikan Good Governance of Education", merupakan buku yang lolos program hibah naskah buku Ajar dari Kemenristekdikti tahun 2019. Buku ini sengaja dihadirkan ditangan pembaca, mmengingat bahwa salah datu kunci keberhasilan pendidikan nasional adalah "Manajemen Pendidikan". Ketika regulasi dan kebijakan pemerintah dibidang pendidikan diundang, namun implementasinya tidak melalui manajemen pendidikan yang baik, maka semua regulasi dan kebijakan tersebut akan sulit untuk dicapai. Bukankah selama ini publik selalu menuntut dari semua hasil-hasil regulasi dan kebijakan pendidikan? Manajemen pndidikan yang baik dan profesional hadir sebagai jawaban untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik (good governance of education).
Berbagai program pendidikan diundang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, manajemen mutu dan tata kelola keuangan yang baik, harus didukung oleh manajmenen pendidikan profesional. Manajemen pendidikan profesional menekankan pada aspek perilaku kemampuan. Pemerataan aksses, penguatan tata kelola dan daya saing bangsa, tidak terpisahkan dari manajemen pendidikan.
Prinsip manajemen pendidikan tidak cukup dikatakan sebatas ilmu dan seni. Tapi yang penting setelah pemahaman terhadap kedua kata tersebut adalah perilaku untuk sebuah implementasi terhadap profesi yang dilakoni oleh setiap orang yang bergerak dalam bidang pendidikan baik di pusat maupun di daerah. Pendidikan kita saat ini mendapat sorotan paling tajam dari publik, itu artinya manajemen pendidikan belum menemukan jalan yang sesungguhnya, tetapi masih terus mencari format, sampai pada jalan yang sesungguhnya.
Atas dasar itu, buku ini dapat dijadikan sebagai buku ajar bagi mahasiswa FKIP, S1, S2, dan S3 Prodi Manajemen Pendidikan, guru, kepala sekolah, akademisi, Praktisi pendidikan, Lembaga Pengembangan Profesi Kepala Sekolah (LPPKS), Widya Swara, Pengawas Sekolah, Komite Pendidikan, Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan Pemilik yayasan pendidikan.