Merebaknya perda dan regulasi bernuansa agama sejak 1999 hingga saat ini telah menyita perhatian banyak kalangan. Fenomena ini menjadi bukti kuat adanya perebutan ruang publik antar kelompok keagamaan di Indonesia dewan ini. Ibarat pedang bermata dua, lahirnya perda-perda bernuansa agama ini tentu saja memiliki dampak negatif atau mungkin positif terhadap arah demokrasi di Indonesia. Kontestasi ruang publik melalui perda dan regulasi ini bahkan merembet ke berbagai dimensi sosial budaya masyarakat, termasuk masalah ketertiban sosial kualitas keimanan dan ketakwaan, tata cara berpakaian, keterampilan beragama, mobilisasi ekonomi, dan ketentuan hukum pidana.

Buku yang ada dihadapan para pembaca ini menyuguhkan hasil penelitian atas perda-perda bernuansa agama, khususnya yang muncul di 7 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain itu, beberapa studi kasus (case studies) dalam buku ini juga memotret nasib dan perkembangan kaum minoritas di Banjarmasin dan Lombok. Dengan buku ini, para pembaca yang budiman akan mudah mengidentifikasi muatan, bentuk, sebaran dan implikasi perda bernuansa agama tersebut, menemukan motif dan aktor-aktor "kuasa" dibaliknya, mengukur sejauhmana efektifitas penerapan regulasi-regulasi tersebut di tengah-tengah masyarakat, mendemonstrasikan dampak positif dan negatif regulasi-regulasi tersebut terhadap kelompok agama, sekaligus memperkaya data dan analisa para pembaca budiman.